Politik Dua Kaki PDIP, jadi Teman dan Lawan Prabowo?

Подробнее о видео

TRIBUN-VIDEO.COM - PDI Perjuangan (PDIP) dikritik karena dianggap menjalankan politik dua kaki di era pemerintahan Prabowo Subianto.

Kritik ini disampaikan oleh pengamat politik Adi Prayitno.

Menurutnya, keputusan PDIP untuk bekerja sama dengan Prabowo Subianto menjadi sinyal buruk bagi demokrasi Indonesia.

“PDI Perjuangan memilih untuk tidak menjadi partai oposisi saat pemerintahan Prabowo Subianto. Oposisi di masa mendatang akan mati. Jangan berharap ada partai politik yang galak untuk menjadi check and balances,” kata Adi Prayitno dalam wawancara dengan TribunJakarta.com, Selasa (14/1/2025).

Adi pun menanggapi keputusan PDIP yang tidak menjadi oposisi dan siap bekerjasama dengan Prabowo Subianto. Meskipun, PDIP tidak menempatkan kadernya sebagai menteri dalam Kabinet Merah Putih.

"Main dua kaki ini tentu ingin ditunjukkan bagi PDIP bahwa memang suasana kebatinan politik masyarakat saat ini memang relatif terbelah satu sisi ada yang pro dengan Prabowo Subianto tentu dengan maksudnya PDIP di situ pro pemerintah ini juga sebagian besar ada yang ingin diharapkan bergabung dengan PDIP sebagai bagian dukungan politik mungkin di lima tahun yang akan datang," katanya.

Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Guntur Romli, mengungkapkan sikap apa yang akan diambil PDIP di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Guntur Romli, PDIP memang berada di luar pemerintahan Prabowo, tapi PDIP bukanlah oposisi.

“Meski PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan atas pilihan, karena pilihan politik yang berbeda pada pilpres 2024."

"Dan itu juga dinyatakan Ibu Megawati, tetapi berada di luar pemerintah tidak bisa disebut sebagai oposisi,” kata Guntur Romli dilansir Kompas TV, Selasa (14/1/2025).

"Dan itu juga dinyatakan Ibu Megawati, tetapi berada di luar pemerintah tidak bisa disebut sebagai oposisi,” kata Guntur Romli dilansir Kompas TV, Selasa (14/1/2025).

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak menganut sistem oposisi dalam pemerintahan presidensial. Menurut Basarah, dalam negara Pancasila yang berdasarkan UUD 1945, istilah dan praktik oposisi tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia.

Editor video: Salma




Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

Uploader: Damara Abella Sakti

#beritaterkini #beritaterbaru #beritaviral #kabarterkini