Скачайте изображение (превью) выбрав качество

320x180 480x360 640x480 1280x720

Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati memicu gelombang protes dari masyarakat. Bukan hanya besarnya tarif yang menjadi sorotan, jelas Danang Girindrawardana, Pengamat Kebijakan Publik, tapi juga cara Bupati Pati menyampaikan pengumuman tersebut. Dalam penyampaiannya, sikap Bupati dinilai terlalu tinggi dan terkesan menantang, sehingga memunculkan kesan arogansi di mata publik.

Sementara menurut Danang, kebijakan kenaikan PBB sejatinya sudah memiliki dasar hukum jelas. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang memberikan amanat serta kewenangan kepada kepala daerah untuk menentukan besaran pajak dan retribusi daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya digunakan bagi kepentingan pembangunan dan pelayanan publik.

Namun, Danang menegaskan bahwa PBB merupakan pajak yang sangat dekat dengan kebutuhan hidup masyarakat. Oleh karena itu, masalah utamanya bukan sekadar pada kewenangan kepala daerah untuk menaikkan tarif, tetapi pada bagaimana kewenangan tersebut dijalankan. Kebijakan pajak yang baik harus mempertimbangkan kemampuan bayar masyarakat, dampak ekonomi, dan asas keadilan, sehingga peningkatan PAD tidak justru menimbulkan beban sosial yang berat.

#bupatipati #kenaikanPBB #unjukrasa #wargamarah

Чтобы скачать видео "Kontroversi Kenaikan PBB: Sikap Bupati Tuai Kemarahan Warga #Beritasatu" передвинте ползунок вправо